ASIAWORLDVIEW – India tengah bersiap memperkenalkan mata uang digital resmi yang didukung oleh Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI), sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem keuangan nasional. Langkah mengurangi ketergantungan pada mata uang kripto swasta yang tidak memiliki dukungan aset atau jaminan negara. Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan moneter yang lebih luas untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan terkontrol oleh otoritas negara.
Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, menjelaskan dengan mata uang digital yang dikeluarkan langsung oleh RBI, pemerintah India berharap dapat memberikan alternatif yang lebih stabil dan terpercaya bagi masyarakat, sekaligus menekan risiko spekulatif dan volatilitas tinggi yang sering dikaitkan dengan kripto swasta, mengutip Decrypt, Selasa (7/10/2025).
“Mata uang digital yang “dijamin oleh RBI” ini bertujuan untuk menyederhanakan transaksi, mengurangi penggunaan kertas, dan memfasilitasi pembayaran yang lebih cepat dan dapat dilacak dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional,” kata Goyal selama pembicaraan di Doha.
Baca Juga: Jepang Berencana Percepat Terbitkan Mata Uang Digital
Ia menjelaskan bahwa meskipun India belum memberlakukan larangan total terhadap kripto tanpa dukungan pemerintah pusat, otoritas mengenakan pajak berat untuk mengurangi penggunaannya. Pengumuman Goyal datang saat India, Pakistan, dan Vietnam memimpin aktivitas kripto global, menurut Indeks Adopsi Global 2025 Chainalysis, yang menunjukkan wilayah Asia-Pasifik mencatat pertumbuhan tahunan dalam volume transaksi dari USD1,4 triliun menjadi USD2,36 triliun.
“Karena kami tidak ingin ada orang yang terjebak dengan kripto yang tidak memiliki dukungan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab di belakang,” ia menambahkan.
Raj Kapoor, pendiri dan CEO India Blockchain Alliance, mengatakan kepada Decrypt bahwa “klaim eksplisit Goyal hanya mengulang bahwa pemerintah terus melihat CBDC sebagai pilar utama strategi fintech-nya.”
“Referensi ‘didukung oleh jaminan RBI’ bersifat substansial dan bukan retorika, karena bertujuan untuk membedakan mata uang digital yang diterbitkan negara sebagai memiliki legitimasi dan keamanan yang lebih unggul dibandingkan kripto ‘tanpa jaminan,’” kata Kapoor, menyoroti “token spekulatif, meme coin, atau konstruksi DeFi sementara yang tidak memiliki aset penopang.”
Dia mengatakan India kemungkinan akan mengadopsi “kerangka regulasi hibrida” yang menggabungkan pengawasan moneter dan sekuritas, mewajibkan penerbit kripto untuk menyimpan “cadangan fiat atau komoditas yang dapat diverifikasi di kustodian yang diatur dan menjalani audit pihak ketiga secara berkala.”
