Peneliti Ungkap Indonesia Berupaya Lepas dari Jerat Kelas Menengah sejak 1985 Silam

Kelas menengah di Indonesia.

ASIAWORLDVIEW – Tiga peneliti dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya – Petrus Sepraldi Siregar, Widya Jamilah Mersi, dan Shela Hajjaria Putri – meneliti jebakan negara berpendapatan menengah pada tahun 2021. Mereka menemukan bahwa berdasarkan catatan Bank Dunia, hanya 13 dari 101 negara di dunia yang berhasil keluar dari jebakan tersebut. Indonesia telah berusaha untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sejak tahun 1985, dikutip dari Antaranews.

Menurut para peneliti, salah satu alasan mengapa Indonesia belum bisa lepas dari jebakan tersebut adalah kurangnya optimalisasi sumber daya yang ada, misalnya dalam hal pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan penelitian mereka, diyakini bahwa solusi untuk optimalisasi UMKM adalah dengan meningkatkan investasi dan suntikan modal dari pemerintah.

Di tengah tantangan yang ada saat ini, ada satu pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pengalaman negara lain. Korea Selatan, misalnya, pernah berada dalam situasi yang serupa dengan Indonesia pada tahun 1960-an. Saat itu, pendapatan per kapita Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia saat ini.

Baca Juga: Lebih dari 30 Tahun, Masyarakat Terkena Jebakan Kelas Menengah

Namun, negara ini memilih jalan yang jelas: berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan, mendorong inovasi, dan mengembangkan industri teknologi tinggi.

Mereka tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sumber daya manusia dan ekosistem inovasi. Kini, Korea Selatan menjadi salah satu negara termaju di dunia.

Indonesia memiliki beberapa kebijakan untuk mendukung transformasi tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pemerintah menargetkan transformasi struktural ekonomi melalui penguatan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Ekonomi hijau dan transformasi digital merupakan dua strategi utama untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan berhasil tanpa memperhatikan aspek pemerataan pembangunan.